JAKARTA --Presiden Jokowi meyakini IKN Nusantara merupakan lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia maju. IKN Nusantara dianggap bisa menunjukkan pada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan. Bagi Jokowi, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan sekadar mengalihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan, tetapi menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Jokowi menyatakan, IKN Nusantara akan memiliki 70 persen area hijau. Sebanyak 80 persen di antaranya, dimanfaatkan untuk transportasi publik. Jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain di kompleks IKN diprediksi hanya memakan waktu 10 menit berjalan kaki. Di kawasan perkotaan akan didesain koridor pedesterian hijau, agar penduduk nyaman saat melintas.

Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu optimistis, IKN Nusantara akan menjadi kota inklusif dan terbuka bagi seluruh kalangan. ''Kota yang sangat ramah bagi semua lapisan untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara,'' kata Jokowi, dikutip dari Indonesia.go.ig, Sabtu (26/2).

Tapi apa yang dibilang Jokowi bisa saja hanya utopia. Kian Goh, yang mempelajari perencanaan kota di University of California, Los Angeles, mempertanyakan bagaimana Jokowi akan mewujudkan proyek 'utopia' tersebut. Apalagi, lanjut dia, para ahli perencanaan pada umumnya skeptis terhadap rencana kota cerdas atau berkelanjutan. Apalagi, proyek ini sudah pasti akan menyebabkan deforestasi besar-besaran di Kalimantan.

''Efek limpahan di seluruh Kalimantan, termasuk deforestasi, kemungkinan jauh lebih besar daripada dampak langsung di dalam batas kota, kecuali jika dikelola dengan hati-hati,'' kata ahli ekologi, Alex Lechner dari Monash University, dikutip dari Science.org.

Jokowi memilih Kalimantan Timur, karena ingin ibu kota lebih dekat dengan pusat geografis negara. Selain itu, IKN diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi di timur Nusantara, sambil meringankan beban Jakarta. Terbentang hampir 6300 kilometer persegi, Jakarta merupakan konurbasi terpadat di Asia Tenggara, rumah bagi lebih dari 31 juta orang. Pertumbuhan yang tidak terkendali itu menyebabkan kemacetan lalu lintas dan polusi.

Jakarta juga dinilai rawan tenggelam. Karena banyak penduduk yang bergantung pada air tanah, sehingga terjadi penurunan tanah lebih dari 10 cm setiap tahun, khususnya di bagian utara, pesisir Teluk Jakarta. Jakarta juga mengalami bencana banjir setiap tahun. Pada 2020, banjir menewaskan lebih dari 60 orang dan membuat 60 ribu orang mengungsi. Ahli iklim di Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, Edvin Aldrian mengatakan, tanpa upaya yang serius, 25 persen wilayah Jakarta diprediksi tenggelam pada 2050.

Meski demikian, memindahkan pusat pemerintahan atau 4,8 pekerja tidak akan banyak meringankan beban Jakarta. ''Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia dan masih harus menangani masalah sosial dan lingkungan,'' kata Goh.

Namun kritikus skeptis. Karena sektor energi terbarukan Indonesia saat ini hanya menyediakan 11,5 persen dari energi nasional. Kelompok-kelompok pegiat lingkungan khawatir bahwa pada akhirnya kota Nusantara bakal mengandalkan listrik dari pembangkit listrik tenaga batu bara Kalimantan. Walaupun transportasi umum dirancang dengan baik, kemungkinan perjalanan udara akan masif antara ibu kota dan Jakarta yang berjarak 1300 kilometer.

Selain itu, apakah Jokowi berani menjamin tidak akan ada pembangunan besar-besaran yang merusak kawasan hutan di luar kawasan IKN. Sebab, semakin tinggi mobilitas di suatu wilayah, maka akan diikuti pergerakan ekonomi yang semakin masif. Penduduk semakin banyak yang membutuhkan wilayah baru untuk perumahan. Apakah Jokowi berani menjamin, hutan-hutan dan kawasan konservasi yang ada di sekitar IKN Nusantara akan aman dari keserakahan manusia untuk pembangunan.

Sebab, proyek tol Sumatera saja sudah banyak yang mengorbankan kawasan konservasi. Masuknya gajah ke dalam tol bukti kalau habitat mereka telah direnggut oleh negara, yang semestinya jadi pelindungan hutan dan satwa. Bahkan, tanpa adanya IKN Nusantara, hutan di Kalimantan sudah banyak dibabat demi perkebunan sawit dan tambang.